Tiga Persen Masyarakat Jepara Belum Teraliri Listrik

15-07-2019 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam melakukan pertemuan usai meninjau PLTU Tanjung Jati B di Jepara, Jawa Tengah. Foto: Hendra/rni

 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam menyoroti besaran angka 3 persen masyarakat Kabupaten Jepara yang belum memperoleh aliran listrik. Adapun dalam paparan yang diterima oleh Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, ditemukan fakta bahwa rasio elektrifikasi di Jepara sebesar 97 persen, yang artinya terdapat 3 persen masyarakat Jepara yang belum mendapatkan listrik.

 

Hal ini ditemukan Tim Kunspek Komisi VII DPR RI usai mendengar paparan dari Direktur Bisnis PLN, saat meninjau PLTU Tanjung Jati B di Jepara, Jawa Tengah, Jumat (12/7/2019). Temuan ini menjadi perhatian Komisi VII DPR RI dan meminta kepada PT. PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera melakukan langkah-langkah strategis agar angka 3 persen tersebut dapat dikurangi.

 

Ridwan mengatakan angka 3 persen yang belum teraliri listrik itu merupakan masyarakat yang tinggal di Kepulauan Karimun Jawa. Kondisi ini menyulitkan PLN untuk bisa mengakses pulau kecil tersebut yang menyebabkan masyarakat di sana tidak mendapatkan listrik. Meskipun diketahui pasokan listrik yang ada di Jepara sangat besar dengan keberadaan PLTU Tanjung Jati B, namun karena kendala distribusi hal ini menyebabkan masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan listrik.

 

“Indonesia ini negara kepulauan yang penduduknya tidak kumpul di satu tempat artinya menyebar ke banyak pulau karena itu angka 3 persen itu merupakan masyarakat di Karimun Jawa yang pulaunya tidak bisa diakses. Namun perlakuan negara harus sama kepada semua warga negaranya,” ujar politisi Partai Golkar itu di sela-sela meninjau PLTU Tanjung Jati B.

 

Diketahui, pulau tersebut sudah mendapatkan listrik, namun terkendala karena persoalan teknis yang menyebabkan energi baru terbarukan yang digunakan untuk mencari sumber listrik itu ada peralatan yang dicuri dan harganya mahal. Ridwan pun meminta pemerintah mempersiapkan seluruh peralatan yang digunakan. “Sejumlah persoalan yang harus dipersiapkan mental dan keamanan alat yang digunakan,” papar Ridwan.

 

Namun Ridwan mengatakan, angka 97 persen rasio elektrifikasi di Jepara tergolong tinggi, apabila dibandingkan dengan provinsi lain. Jambi misalnya yang memiliki pusat energi, ternyata rasio elektrifikasinya hanya 90 persen. Bahkan ada beberapa wilayah di Jambi yang elektrifikasinya hanya 80 persen, setelah dicek kendalanya ada di parit yang menyebabkan distribusi listrik bawah tanah mengalami kendala.

 

Secara garis besar kinerja dari PLTU Tanjung Jati dan PLN itu sudah sangat profesional dalam mengelola kelistrikan di Jateng, tinggal ke depan Propernya perlu ditingkatkan dari hijau menjadi emas. (hs/sf)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...